Layanan Repositori Pengetahuan dan Data Bencana NTT

FPRB Provinsi Nusa Tenggara Timur

Aspek-aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa di Nusa Tenggara Timur

Deskripsi:

Artikel ini membahas peluang dan tantangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) di Nusa Tenggara Timur. Penulis menyoroti faktor historis, politik, dan kelembagaan yang membatasi partisipasi, serta pentingnya prinsip keterbukaan, supremasi hukum, kejujuran, etika politik, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses legislasi daerah. Artikel menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio-juridis untuk mengevaluasi kualitas kebijakan publik di NTT, serta memberikan analisis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

66 Downloads

Topik tematik:

Jenis Arsip:
Tahun terbit: 2021
Bahasa: Bahasa Indonesia
Penulis: Kotan Y. Stefanus
Penerbit: Jurnal Proyuris,
Lisensi: Publik
ISBN/ISSN: –
Format: PDF
Ukuran File: 1
# Hal: 13 halaman

Arsip pengetahuan lain yang berkaitan:

LENTING JUNI (40)
Modul 1: Dasar Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana
LENTING JUNI (39)
Strategi Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Permukiman Kumuh terhadap Bencana Banjir Rob di Kelurahan Oesapa
LENTING JUNI (38)
Multi-Hazard Risk Hotspots: A Spatial Analysis for Enhancing Tourism Sustainable-Resilience in Labuan Bajo, Manggarai Barat Regency, Indonesia
LENTING JUNI (37)
Impact of Climate Change on the Hydrological Conditions of The Noelmina Watershed, East Nusa Tenggara, Indonesia
LENTING JUNI (36)
Ekspansi Ketahanan Pangan di Kota Kupang: Analisis Kebijakan dan Strategi Penguatan Sistem Pangan Lokal
LENTING JUNI (35)
Pelatihan dan Simulasi Peranan Masyarakat Nunsui Terhadap Mitigasi Bencana Alam
LENTING JUNI (34)
Pursuit of Destiny: Unlocking Seaweed Potential to Uplift East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur/NTT) Coastal Economy
LENTING JUNI (33)
Sistem Kontrol Cerdas berbasis Internet of Things pada Pertanian Lahan Kering: Peluang dan Tantangan di Pulau Timor
LENTING JUNI (32)
Sinkronisasi Wewenang Pengelolaan Ruang Pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur
LENTING JUNI (31)
Rencana Aksi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
Scroll to Top