Layanan Repositori Pengetahuan dan Data Bencana NTT

FPRB Provinsi Nusa Tenggara Timur

Memperkuat Undang-Undang dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Indonesia: Laporan Penilaian Berdasarkan Daftar Periksa

Deskripsi:

Tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menyebabkan korban jiwa besar serta kerusakan parah, dan menjadi titik balik bagi Indonesia dalam mengelola bencana. Tragedi ini mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), yang mengatur seluruh sistem penanggulangan bencana dari kesiapsiagaan hingga pemulihan. UU ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana dengan kerangka hukum penanggulangan bencana yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan versi awal Daftar Cek untuk UU dan Pengurangan Risiko Bencana (IFRC–UNDP) untuk menganalisis regulasi terkait risiko bencana di Indonesia. Proses riset mencakup studi pustaka, wawancara pemangku kepentingan, dan lokakarya konsultatif. Hasilnya berupa pemetaan hukum dan kebijakan PRB, analisis implementasi, serta rekomendasi pengembangan kerangka hukum di masa depan.

 

80 Downloads

Topik tematik:

Jenis Arsip:
Tahun terbit: 2016
Bahasa: Bahasa Indonesia
Penulis: Erwan Powrie
Penerbit: Palang Merah Indonesia
Lisensi: Publik
ISBN/ISSN: –
Format: PDF
Ukuran File: 11
# Hal: 104 halaman

Arsip pengetahuan lain yang berkaitan:

40
Gender, Development and Disasters
39
Pedoman Pengintegrasian Gender dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan
38
Integrasi Pencegahan dan Penangangan Kekerasan Berbasis-Gender dalam Situasi Bencana
37
Perlindungan Perempuan Korban Bencana
36
Facing Change: Gender and Climate Change Attitudes Worldwide
35
Mengintegrasikan Gender dalam Aksi Iklim: Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan
34
Toolkit "Aksi Iklim Orang Muda yang Responsif Gender di Indonesia: Panduan Praktis Implementasi Proyek Komunitas yang Inklusif
33
PEREMPUAN, ALAM, DAN JALAN PERUBAHAN: Ketika Perempuan Memimpin di Tengah Krisis Iklim
32
Laporan Kajian Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Berdasarkan pada Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
31
Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution.
Scroll to Top