Layanan Repositori Pengetahuan dan Data Bencana NTT

FPRB Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perundang-Undangan di Tengah Krisis Iklim: Strategi Hukum Menghadapi Ketidakpastian Global

Deskripsi:

Krisis iklim memerlukan respons hukum yang terstruktur dan adaptif. Penelitian ini membahas peran perundang-undangan dalam menghadapi perubahan iklim melalui harmonisasi regulasi, pembentukan undang-undang khusus iklim, dan penguatan evaluasi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas regulasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sangat menentukan efektivitas kebijakan iklim. Karena itu, diperlukan regulasi yang berbasis bukti, partisipatif, dan terintegrasi dengan pembangunan berkelanjutan.

17 Downloads

Topik tematik:

, , , ,
Jenis Arsip:
Tahun terbit: 2025
Bahasa: Bahasa Indonesia
Penulis: Abdul Aziz Nasihuddin, Enny Dwi Cahyani
Penerbit: Prosiding: Konferensi Nasional ASIPPER 2025
Lisensi: Hak Cipta Terdaftar
ISBN/ISSN: –
Format: PDF
Ukuran File: 1
# Hal: 16 halaman
Unduh Arsip

Arsip pengetahuan lain yang berkaitan:

unnamed
Laporan Situasi Kejadian Bencana Gempabumi (15 Agustus 2026, BPBD Provinsi NTT)
40
Gender, Development and Disasters
39
Pedoman Pengintegrasian Gender dalam Klaster Pengungsian dan Perlindungan
38
Integrasi Pencegahan dan Penangangan Kekerasan Berbasis-Gender dalam Situasi Bencana
37
Perlindungan Perempuan Korban Bencana
36
Facing Change: Gender and Climate Change Attitudes Worldwide
35
Mengintegrasikan Gender dalam Aksi Iklim: Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan
34
Toolkit "Aksi Iklim Orang Muda yang Responsif Gender di Indonesia: Panduan Praktis Implementasi Proyek Komunitas yang Inklusif
33
PEREMPUAN, ALAM, DAN JALAN PERUBAHAN: Ketika Perempuan Memimpin di Tengah Krisis Iklim
32
Laporan Kajian Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Berdasarkan pada Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
Scroll to Top