Aspek-aspek Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa di Nusa Tenggara Timur

Artikel ini membahas peluang dan tantangan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) di Nusa Tenggara Timur. Penulis menyoroti faktor historis, politik, dan kelembagaan yang membatasi partisipasi, serta pentingnya prinsip keterbukaan, supremasi hukum, kejujuran, etika politik, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses legislasi daerah. Artikel menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosio-juridis untuk mengevaluasi kualitas kebijakan publik di NTT, serta memberikan analisis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.