Membangun Sinergi Ekonomi Biru

Materi presentasi berjudul “Membangun Sinergi Ekonomi Biru untuk Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi NTT” ini disampaikan oleh TH. M. Florensia dari Bapperida Provinsi NTT, yang menguraikan kerangka kerja dan implementasi konsep Ekonomi Biru di wilayah tersebut. Konsep Ekonomi Biru (Blue Economy) didefinisikan sebagai model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya dan lingkungan, bertujuan untuk pemanfaatan sumber daya kelautan secara bijak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip ekologis. Implementasi di Indonesia didasarkan pada instrumen kebijakan utama, termasuk Kebijakan Kelautan Indonesia 2017, Peta Jalan SDGs (yang mencakup tujuan seperti *Life Below Water* dan *Climate Action*), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. RPJMN 2025-2029 mengarahkan pengembangan Ekonomi Biru sebagai program prioritas untuk mendorong kemandirian bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan. Visi Indonesia 2045 menargetkan sumbangan PDB dari ekonomi maritim sebesar 12,5%, didukung oleh sektor prioritas seperti perikanan, wisata bahari, energi terbarukan, dan konservasi kelautan. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, Ekonomi Biru diharapkan menjadi motor penggerak yang mampu menumbuhkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan ekstrem. Pengembangan ini berfokus pada potensi inti NTT seperti rumput laut, perikanan tangkap dan budidaya, serta wisata bahari. Tema pembangunan wilayah NTT sendiri adalah “Pusat Pariwisata Bahari dan Minat Khusus Bertaraf Internasional”. Dalam aspek lingkungan, NTT secara aktif memperluas Kawasan Konservasi Laut (KKL), dengan total sumbangan wilayah konservasi sebesar 2.57% dari target nasional KKL 30% pada tahun 2045. Pengelolaan KKL di NTT melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat (KLHK dan KKP) dan pemerintah provinsi, yang diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kemitraan Pengelolaan KKL. Tantangan yang dihadapi termasuk pengawasan sumber daya kelautan yang belum optimal, rendahnya kapasitas SDM, serta perlunya hilirisasi produk perikanan yang saat ini masih diekspor dalam bentuk bahan baku (raw material). Oleh karena itu, Bapperida menekankan pentingnya kolaborasi antar-pemangku kepentingan dan perencanaan berbasis ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan keadilan sosial.

4 Downloads